Berita Utama Kiprah Santri

Kejaksaan Bakal Periksa 7 Kades Desa Diduga penyimpangan Dana DD

Bangil (suarasantri.net) 5/4

Pemberian Anggaran percepatan Desa ternyata sebagian di salah gunakan oleh kades yang tidak diperginakan kepentingan desa melainkan diduga diginakan untuk keperluan pribadi.

Dugaan penyimpangan pengelolaan dana desa ini mewarnai penggunaan dana Desa (DD) dalam pembangunan. Ada sekitar tujuh desa di Kabupaten Pasuruan. Saat ini kasusnya bahkan sudah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangil.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bangil, Deny Saputra membenarkan adanya pelaporan dugaan penyimpangan itu. ” ya memang Betul. Ada laporan masuk ke kejaksaan. Ini kami masih menunggu audit dari Inspektorat,” katanya.

Ketujuh desa yang disebut tersebut meliputi Desa Karangasem, Kecamatan Wonorejo; Desa Sukolilo, Kecamatan Prigen; Desa Karangjati, Kecamatan Lumbang; Desa Curah Dukuh, Kecamatan Kraton; Desa Randupitu, Kecamatan Gempol; Desa Pulokerto, Kecamatan Kraton; dan juga Desa Semare, Kecamatan Kraton.

Deny mengatakan, meski sebelumnya memang ada MoU antara Pemerintah, Kejaksaan dan Kepolisian terkait penanganan kasus DD. Atas MoU itu, pihaknya kemudian meminta pihak Inspektorat turun ke lapangan untuk mengkroscek laporan tersebut.

Nah, hasil turun lapangan itu yang kemudian dijadikan acuan untuk melakukan audit guna menghitung potensi kerugian negara. Sayangnya, sampai kini baru dua desa yang sudah didatangi Inspektorat.

Dua desa yang dimaksud adalah Desa Karangasem, Kecamatan Wonorejo dan Desa Pulokerto, Kecamatan Kraton. Usai turun lapanagan, pihak kejaksaan berencana memantau langsung proses audit. “Bukan sebagai bentuk intervensi. Tapi, semata-mata agar prosesnya berjalan netral dan maksimal,” kata Deny.

Belum ada penjelasan detail terkait proses audit dari 7 hingga kini suarasantri.net belum mendapatkan secara resmi. ( sob/tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *